Melaluiorganisasi sosial dan politik pemuda dapat mewujudkan harapan perbaikan bangsa dengan memberikan solusi secara langsung serta bergerak terjun ke masyarakat menjadi aktor perubahan. Sarana ini sangat ampuh menjadi media upgrading pemuda dalam membangun kapasitas politiknya dengan tetap mampu memberikan manfaat kepada masyarakat. APENGERTIAN BUDAYA POLITIK. Dalam kehidupan bernegara,masyarakat memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam menyikapi masalah politik dalam hubunganya dengan pemerintah .Secara umum,budaya politik terbagi atas : 1. Budaya politik apatis (acuh,masa bodoh,pasif); 2. Budaya politik mobilisasi (di dorong atau semgaja dimobilisasi);dan. 3. Budaya Budayapolitik partisipan dalam pemahaman yang demikian tidak lain merupakan wujud dari di laksanakannya budaya demokrasi dalam masyarakat. Peran serta masyarakat dalam budaya politik partisipan dapat diwujudkan melalui tindakan-tindakan berikut : Ø Kemampuan berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik dengan menggunakan hak politik dalam Vay Tiền Nhanh. Budaya Politik Partisipan Di Indonesia – Kelompok II Nama Kelompok Niken Amelia Arjun Christian Purba Djulian Fikri Rizky Joshua Erbryan Visapray M Risko Lesmana Kelas XI Multimedia 4 1. Budaya politik paroki merupakan budaya politik dengan tingkat partisipasi politik yang sangat rendah. Frekuensi orientasi masyarakat sangat rendah. Tidak ada peran politik tertentu dalam masyarakat. Jenis budaya politik ini umumnya terdapat pada masyarakat suku Afrika atau masyarakat pedesaan di Indonesia. Kepala suku, kepala desa, kyai atau dukun biasanya merangkum semua peran yang ada, baik itu politik, ekonomi, atau agama. Ciri-ciri budaya politik paroki Apatis Daerah kecil dan sempit Pengetahuan politik rendah Masyarakat tradisional sederhana Adanya ketidakpedulian dan penarikan diri dari kehidupan politik Anggota masyarakat biasanya tidak tertarik pada objek politik yang luas Kesadaran anggota masyarakat akan adanya pusat kekuasaan dan kekuatan. dalam masyarakat rendah Tidak ada peran politik khusus Warga negara jarang menghadapi sistem politik 2. Budaya politik Subjek/Subjek adalah budaya politik dengan masyarakat yang secara sosial dan ekonomi relatif maju, tetapi masih relatif pasif. Budaya politik terdiri dari subjek atau entitas yang secara pasif mematuhi pejabat pemerintah dan undang-undang, tetapi tidak terlibat dalam politik atau memilih dalam pemilihan. Sedikit perhatian diberikan pada budaya politik subjek sistem politik. Aristokrasi Prancis menerapkan, antara lain, jenis budaya material atau material ini. Ciri-ciri budaya politik Tema/Masyarakat sangat menyadari kewenangan pemerintah Hanya sedikit warga negara yang memberikan masukan dan tuntutan kepada pemerintah, namun mampu menerima apa yang datang dari pemerintah Menerima keputusan yang dipandang sebagai sesuatu yang tidak dapat diperbaiki, bahkan menentangnya. . Pandangan warga negara sebagai aktor politik bersifat pasif, artinya warga negara tidak bisa berbuat banyak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Warga negara sadar, tertarik dan menaruh perhatian terhadap sistem politik pada umumnya dan objek output pada khususnya, sedangkan kesadarannya terhadap input dan kesadaran sebagai aktor politik masih rendah. Menguji Partisipasi Pemilih Di Pilkada 2020 3. Budaya politik peserta merupakan budaya politik dengan kesadaran politik yang sangat tinggi. Masyarakat sudah aktif dan ingin terlibat langsung. Frekuensi orientasi masyarakat terhadap kegiatan politik semakin meningkat, masyarakat mulai aktif dalam peran-peran politik. Contoh masyarakat atau bangsa dengan tipe budaya politik partisipatif menurut Almond dan Verba adalah Inggris dan Amerika Serikat. Ciri-ciri budaya politik partisipatif Warga negara sadar akan hak dan kewajibannya serta dapat melaksanakan hak dan memenuhi kewajibannya Tidak hanya menerima keadaan, menaati keadaan, disiplin, tetapi juga dapat mengevaluasi segala persoalan politik dengan penuh kesadaran, baik secara keseluruhan, , pintu keluar atau lokasi itu sendiri. Kehidupan politik sebagai sarana transaksi, misalnya penjual dan pembeli. Warga menerima menurut hati nuraninya, tetapi bisa menolak menurut penilaiannya sendiri. Pengakuan warga negara yang aktif dan aktivitas aktivis. Menurut Clifford Geerts, berikut budaya politik yang berkembang di Indonesia 1. Budaya politik Abangan, yaitu budaya politik suatu masyarakat yang lebih menekankan pada aspek animisme atau kepercayaan terhadap makhluk halus yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Ciri khas budaya politik Abangan ini adalah tradisi selamatan yang berkembang di kalangan masyarakat petani pada tahun 1960-an. 2. Budaya politik santri, yaitu budaya politik masyarakat yang mengedepankan unsur keagamaan, khususnya Islam sebagai agama mayoritas masyarakat Indonesia. Pendidikan berlangsung melalui pesantren, madrasah atau masjid. 3. Budaya politik priyayi, yaitu budaya politik masyarakat yang mengedepankan keluhuran tradisi. Di negara demokrasi, pada umumnya partisipasi politik warga negaranya dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan. Partisipasi politik dapat bersifat normal konvensional atau tidak biasa abnormal. Peran elit politik yang berkuasa sangat mempengaruhi perluasan atau pembatasan partisipasi politik. Elit politik yang tidak berkuasa biasanya berkepentingan dengan perluasan partisipasi politik, dan pengembangannya menjadi bentuk-bentuk baru partisipasi politik. Namun elit politik penguasa tidak menyukai perluasan partisipasi politik, padahal mereka sebenarnya sangat mampu memperluas cakupan partisipasi politik, karena menganggap setiap perubahan partisipasi politik sebagai ancaman terhadap status quo politik yang ada. kasih sayang mereka. Untuk memastikan bahwa mereka tetap berkuasa, elit politik yang berkuasa akan bertindak untuk membatasi persaingan, sehingga mengurangi tingkat partisipasi politik. Mereka biasanya menggunakan metode kekerasan dan koersif seperti ancaman, kontrol administratif, dan sanksi fisik untuk membatasi partisipasi politik. Saya memiliki pandangan yang baik tentang jenis-jenis budaya politik di Indonesia, banyak orang yang berpartisipasi dalam politik, mulai dari mencalonkan diri atau menjadi pemilih. Djulian Fikri Rizky Pendapat saya tentang jenis-jenis budaya politik di Indonesia masih rendah karena masih ada masyarakat Indonesia yang tidak peduli dengan kegiatan politik. Joshua Erbryan Visapray Menurut saya, jenis budaya politik di masyarakat mengikuti pemerintahan di masing-masing negaranya. M. Risko Lešmana Menurut saya budaya politik dalam kehidupan berpolitik dan bernegara memerlukan sikap yang menunjukkan dukungan dan kesetiaan warga negaranya terhadap sistem politik dan negara yang ada, sikap itu harus dilandasi oleh nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. , secara individu dan kelompok. Niken Amelia Menurut saya, tipe budaya politik di Indonesia itu campur aduk dan termasuk low level, karena Indonesia termasuk negara berkembang yang masih tergolong rendah. Ada orang yang sudah peduli, tapi ada juga orang yang terjun langsung di dunia politik. Macam Macam Budaya Politik Suatu Bangsa Agar situs web ini berfungsi, kami merekam dan membagikan data pengguna dengan pemroses. Untuk menggunakan situs web ini, Anda harus menyetujui Kebijakan Privasi kami, yang mencakup kebijakan cookie kami. Budaya politik adalah sistem nilai dan kepercayaan yang dianut oleh suatu komunitas. Namun demikian, setiap aspek masyarakat memiliki budaya politik yang berbeda, misalnya antara masyarakat umum dengan Elitnya. Sifat dan ciri budaya politik terkait dengan nilai-nilai prinsip dasar yang mendasari pandangan hidup terkait dengan masalah tujuan. Kehidupan politik adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Kegiatan politik kini telah memasuki dunia keagamaan, kegiatan ekonomi dan sosial serta kehidupan pribadi dan sosial pada umumnya. 1. Budaya politik parokial, tingkat partisipasi politik yang sangat rendah karena faktor kognitif atau tingkat pendidikan yang rendah. Budaya politik paroki lebih erat diidentifikasi dengan pengertian tempat. Catetan Budaya Politik Tidak ada kebanggaan dalam sistem politik. Masyarakat tidak peduli dengan apa yang terjadi dalam sistem politik, sangat sedikit yang mereka ketahui tentang sistem politik dan jarang membicarakan masalah politik yaitu sikap apatis. Budaya politik ini tidak berarti masyarakat memiliki kepentingan atau kemauan untuk berpolitik. Budaya politik ini dapat ditemukan pada masyarakat kesukuan di negara-negara terbelakang seperti Afrika, Asia dan Amerika Latin. 2. Budaya politik subjek adalah jenis budaya di mana orang memiliki pemahaman dan kepedulian terhadap sistem politik, tetapi partisipasi mereka diakui dengan cara yang lebih pasif. Mereka mengikuti berita politik tetapi tidak bangga dengan sistem politik negara mereka dan merasa sedikit komitmen emosional terhadapnya. Mereka tidak nyaman berbicara tentang topik politik di sekitar mereka. Tugas 2 Ilmu Politik Sulit mengembangkan demokrasi dalam masyarakat dengan budaya politik material, karena tidak semua warga negara aktif. Perasaan berpengaruh terhadap proses politik terjadi ketika mereka menjalin kontak politik dengan pejabat setempat. 3. Merupakan budaya politik partisipan, masyarakat yang sangat memperhatikan sistem politik. Mereka bangga dengan sistem politik dan sangat aktif membahas kondisi politik. Mereka percaya bahwa mereka dapat mempengaruhi kebijakan publik di berbagai tingkatan dan bersedia mengorganisir diri mereka sendiri ke dalam kelompok-kelompok protes ketika datang ke praktik pemerintah yang tidak adil. Demonstrasi merupakan salah satu bentuk dari partisipasi politik ini 3 Indikator pencapaian Mendeskripsikan jenis-jenis peserta dalam budaya politik beserta contohnya. Mendemonstrasikan budaya politik yang sesuai dan bertentangan dengan semangat pembangunan politik bangsa. Berikan contoh budaya politik peserta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 1. Jenis budaya politik peserta Pembentukan organisasi politik Lahirnya lembaga swadaya masyarakat LSM yang berpartisipasi dalam pemilu Munculnya kelompok-kelompok modern, seperti aksi unjuk rasa, protes, petisi protes, dll. Uh 1 Ppkn Activity NO CONVENTION NO CONVENTION 1 Voting Petisi 2 Debat politik Demonstrasi 3 Kegiatan kampanye Mogok 4 Membentuk dan bergabung dengan kelompok kepentingan khusus Tindakan kekerasan, konflik. pembakaran 5 Komunikasi individu dan administrasi gerilya, penculikan, revolusi 3. Menunjukkan budaya politik yang sesuai dan bertentangan dengan semangat pembangunan politik bangsa. politik yang bertentangan dengan semangat pembangunan politik bangsa penulis Gabriel Almond Demonstrasi melanggar aturan Pemogokan Tindakan kekerasan politik, perusakan, pengeboman dan pembakaran Tindakan kekerasan politik terhadap orang, seperti penculikan dan pembunuhan. 4. Budaya politik partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Budaya politik partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat Contoh diskusi politik internal dalam keluarga mendengarkan pidato politik melalui media elektronik Contoh Bergabung dengan partai politik dengan orang-orang yang memiliki cita-cita, nilai, dan tujuan yang sama. Bergabunglah dengan organisasi yang berpikiran sama untuk menyuarakan kepentingan Anda di masyarakat dan memengaruhi proses pengambilan keputusan pemerintah. Misal PGRI, KNPI, Korpri, dll. Ekspresikan keinginan Anda melalui tampilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian Dan Ciri Budaya Politik Parokial 11 Huntington dan Nelson menemukan lima jenis kegiatan utama yang dipraktikkan dalam partisipasi politik. Masing-masing bentuk tersebut memiliki tindakan dan aktor yang berbeda, namun tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu partisipasi warga negara dalam mempengaruhi proses politik. Bentuk-bentuk tersebut meliputi elektoral, termasuk memberikan suara, berkontribusi dalam kampanye, bekerja dalam pemilu, mencari dukungan untuk kandidat, atau tindakan apa pun yang ditujukan untuk mempengaruhi hasil proses pemilu. 12b. Lobi melibatkan upaya individu atau kelompok untuk menghubungi pejabat pemerintah dan pemimpin politik untuk mempengaruhi keputusan mereka tentang isu-isu yang mempengaruhi banyak orang. 13c. Kegiatan organisasi yang meliputi keikutsertaan sebagai anggota atau pengurus dalam organisasi, a Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Pentingnya dalam mencari partisipan khususnya masyarakat dan akuntabilitas dalam mengawasi pengawasan pelayanan publik dikarenakan seberapa pentingnya pelayanan publik yang dimana dalam pelayanan publik berkembang sangat luas dengan dilatar belakangi oleh usaha-usaha yang menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Perkembangan tersebut juga mempunyai tujuan yang tidak lain agar tercapainya suatu pengaplikasian dalam mewujudkan pelayanan publik yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat. Banyak tekanan-tekanan yang terjadi di setiap pemerintahan daerah yang mengubah persepsi yang berkaitan dengan pelayanan publik. Mendegradasi suatu pelayanan publik yang tidak terlepas dari suatu politik yang mengalami perubahan sehingga berdampak dalam suatu kebijakan yang sudah dirancang oleh pemerintah. Mendukung sistem akuntabilitas kinerja pemerintahan dapat dibantu dengan penerapan sistem E-SAKIP yang merupakan sistem elektronik dalam membantu dan mengevaluasi kinerja instansi pemerintah di Indonesia dan membantu berjalannya aktivitas pelayanan publik yang telah direncanakan sehingga menghasilkan hasil yang maksimal dalam menjalankannya. Kedua aspek tersebut sangat berpengaruh dalam membantu dan melengkapi serta mengawasi pelayanan publik yang telah disediakan oleh pemerintah dan lembaga publik sehingga dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sangat dibutuhkan yang merujuk atas keterlibatan serta kontribusi yang baik dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pelayanan publik, dengan itu partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pengawasan pelayanan publik memberikan masukan dan mengevaluasi jalannya suatu pelayanan publik yang diberikan oleh kepemerintahan. Masyarakat juga dapat membantu kepemerintahan dalam menjalankan suatu pelayanan publik dengan melakukan kolaborasi kepada pemerintah untuk merencanakan serta mengevaluasi pelayanan publik. Partisipasi masyarakat untuk membantu pelayanan publik yang lebih efesien terhadap kebutuhan masyarakat juga perlu meningkatkan akuntabilitas pemerintah. akuntabilitas pemerintah disini mengacu pada kewajiban lembaga publik untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan dan hasil yang sudah disusun pemerintah untuk pelayanan publik yang sudah disediakan. Pentingnya meningkatkan akuntabilitas dapat berpengaruh besar dalam menjalankan pelayanan publik bagi masyarakat, dikarenakan banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pelayanan publik dan hal tersebut dapat memperkuat jalannya suatu perencanaan yang telah dibuat. Konteks yang ada dalam pengawasan pelayanan publik, akuntabilitas mencakup transparansi, dimana pemerintah harus menjaga transparansi dalam penyediaan informasi yang terkait serta anggaran, kebijakan, dan pengambilan keputusan. Tujuannya memungkinkan masyarakat dalam memahami serta mengevaluasi kinerja pelayanan publik yang telah disediakan. Pemerintah juga harus siap bertanggung jawab dalam tindakan dan keputusan yang mereka ambil dalam penyediaan pelayanan publik. Peran pemerintah disini sangat penting dalam menjalankan suatu kebijakan pelayanan publik yang telah dari beberapa kasus tindakan korupsi yang terjadi dalam penyimpangan publik, seperti contohnya kasus pungutan liar yang sering dijumpai di sektor perizinan yang meminta imbalan, dimana kasus tersebut banyak di resahkan oleh masyarakat karena hal tersebut perlu di perhatikan dan di awasi lebih oleh pemerintahan. Kasus pungutan liar ini sangat berpengaruh dalam pelayanan publik yang ada. Kerjasama antar lembaga pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan agar permasalahan kasus tersebut cepat terselesaikan dan mendapatkan layanan publik yang berjalan sangat baik dalam pemerintahan maupun masyarakat. Inovasi E-SAKIP juga dapat membantu mencegahan pungutan liar yang marak terjadi khususnya di instansi pelayanan publik dengan meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah. Menurut berita CNN Indonesia yang dimana penanganan kasus tersebut sudah dijalankan di pemerintahan kabupaten Jawa tengah khususnya oleh gubernurnya sendiri Pak Ganjar Pranowo dan Ketua KPK dalam mengutus kasus pungutan liar yang ada di kabupaten Jawa tengah sebagai aksi penyimpangan administrasi di pelayanan publik. Pak Ganjar Pranowo dalam hal ini menegaskan kepada pihak ombudsman dalam melakukan operasi tangkap tangan kepada pejabat atau pelayanan publik yang memberikan pelayanan publik yang memberi pelayanan buruk. Menjalankan dalam mengawasi kasus tersebut dapat membuahkan pelayanan publik yang baik dan maksimal terhadap masyarakat. Pengangkatan berita diatas menjadi salah satu contoh betapa pentingnya peran pemerintah dalam membasmi penyimpangan penyimpangan yang terjadi pada pelayanan publik, tidak hanya pemerintah partisipasi masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah tersebut agar mendapatkan suatu perencanaan pelayanan publik yang baik dan efektif serta efisien. Sumber berita Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya Pembahasan tentang budaya politik tidak terlepas dari partisipasi politik warga negara. Partisipasi politik pada dasarnya merupakan bagian dari budaya politik, karena keberadaan struktur-struktur politik di dalam masyarakat, seperti partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan dan media masa yang kritis dan aktif. Hal ini merupakan satu indikator adanya keterlibatan rakyat dalam kehidupan politik partisipan. Bagi sebagian kalangan, sebenarnya keterlibatan rakyat dalam proses politik, bukan sekedar pada tataran formulasi bagi keputusan-keputusan yang dikeluarkan pemerintah atau berupa kebijakan politik, tetapi terlibat juga dalam implementasinya yaitu ikut mengawasi dan mengevaluasi implementasi kebijakan tersebut. Partisipasi Politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pimpinan negara atau upaya-upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah. Menurut Myron Weiner, terdapat lima penyebab timbulnya gerakan ke arah partisipasi lebih luas dalam proses politik, yaitu sebagai berikut a. Modernisasi dalam segala bidang kehidupan yang menyebabkan masyarakat makin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik. b. Perubahan-perubahan struktur kelas sosial. Masalah siapa yang berhak berpartisipasi dan pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan dalam pola partisipasi politik. c. Pengaruh kaum intelektual dan kemunikasi masa modern. Ide demokratisasi partisipasi telah menyebar ke bangsa-bangsa baru sebelum mereka mengembangkan modernisasi dan industrialisasi yang cukup matang. d. Konflik antar kelompok pemimpin politik, jika timbul konflik antar elite, maka yang dicari adalah dukungan rakyat. Terjadi perjuangan kelas menentang melawan kaum aristokrat yang menarik kaum buruh dan membantu memperluas hak pilih rakyat. e. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah sering merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisasi akan kesempatan untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik. 2. Konsep Partisipasi Politik Dalam ilmu politik, dikenal adanya konsep partisipasi politik untuk memberi gambaran apa dan bagaimana tentang partisipasi politik. Dalam perkembangannya, masalah partisipasi politik menjadi begitu penting, terutama saat mengemukanya tradisi pendekatan behavioral perilaku dan Post Behavioral pasca tingkah laku. Kajian-kajian partisipasi politik terutama banyak dilakukan di negara-negara berkembang, yang pada umumnya kondisi partisipasi politiknya masih dalam tahap pertumbuhan. Dalam ilmu politik sebenarnya apa yang dimaksud dengan konsep partisipasi politik ? siapa saja yang terlibat ? apa implikasinya ? bagaimana bentuk praktik-praktiknya partisipasi politik ? apakah ada tingkatan-tingkatan dalam partisipasi politik ? beberapa pertanyaan ini merupakan hal-hal mendasar yang harus dijawab untuk mendapat kejelasan tentang konsep partisipasi politik. Hal pertama yang harus dijawab berkenaan dengan kejelasan konsep partisipasi politik. Beberapa sarjana yang secara khusus berkecimpung dalam ilmu politik, merumuskan beberapa konsep partisipasi politik, yang disampaikan dalam tabel berikut SarjanaKonsepIndikatorKevin R. HardwickPartisipasi politik memberi perhatian pada cara-cara warga negara berinteraksi dengan pemerintah, warga negara berupaya menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka terhadap pejabat-pejabat publik agar mampu mewujudkan kepentingan-kepentingan Terdapat interaksi antara warga negara dengan pemerintah  Terdapat usaha warga negara untuk mempengaruhi pejabat BudiardjoPartisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah public policy. Berupa kegiatan individu atau kelompok  Bertujuan ikut aktif dalam ke-hidupan politik, memilih pim-pinan publik atau mempenga-ruhi kebijakan SurbaktiPartisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Partisipasi politik berarti keikutsertaan warga negara biasa yang tidak mempunyai kewenangan dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan Keikutsertaan warga negara dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik  Dilakukan oleh warga negara biasaMichael Rush dan Philip AlthoftPartisipasi politik adalah keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem Berwujud keterlibatan individu dalam sistem politik  Memiliki tingkatan-tingkatan partisipasiHuntington dan NelsonPartisipasi politik … kegiatan warga negara preman private citizen yang bertujuan mempengaruhi pengambilan kebijakan oleh Berupa kegiatan bukan sikap-sikap dan kepercayaan  Memiliki tujuan mempengaruh kebijakan publik  Dilakukan oleh warga negara preman biasaHerbert McCloskyPartisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan Berupa kegiatan-kegiatan sukarela  Dilakukan oleh warga negara  Warga negara terlibat dalam proses-proses politik Berdasarkan beberapa defenisi konseptual partisipasi politik yang dikemukakan beberapa sarjana ilmu politik tersebut, secara substansial menyatakan bahwa setiap partisipasi politik yang dilakukan termanifestasikan dalam kegiatan-kegiatan sukarela yang nyata dilakukan, atau tidak menekankan pada sikap-sikap. Kegiatan partisipasi politik dilakukan oleh warga negara preman atau masyarakat biasa, sehingga seolah-olah menutup kemungkinan bagi tindakan-tindakan serupa yang dilakukan oleh non-warga negara biasa. Bentuk-Bentuk Sikap Politik Partisipan Dalam kenyataannya ada berbagai bentuk sikap warga negara dalam politik partisipan. Bentuk sikap negara ini yang nantinya akan mempengaruhi sejauh mana warga negara tersebut terlibat dalam politik partisipan. Bentuk-bentuk sikap tersebut, yaitu Sikap apatis masa bodoh, sikap yang tidak peduli dan tidak mempunyai minat terhadap lingkungan sekitarnya, termasuk terhadap situasi dan gejala politik. Warga negara yang bersikap seperti ini biasanya menganggap peran serta terhadap poltik tidak akan mempengaruhi apapun dalam sinisme merupakan sikap angkuh yang dimiki warga negara. Sifat ini biasanya dimiliki warga negara yang menganggap kebijakan politik negaranya sudah buruk dan tidak akan mungkin berubah apapun sesuai katanya alien, adalah makhluk asing. Sikap alienasi berarti menggap politik itu sesuatu yang asing. Pemerintah dan segala kebijakan poltiknya adalah sesuatu yang berada di luar dirinya dan tidak berlaku untuk anomali hmapir sama dengan alienasi, warga negara yang merasa dirinya terpisah dengan budaya poltik yang ada. Sikap ini umumnya terlahir dari kebingungan terhadap sistem politik yang berlangsung di negaranya. Peran Budaya Politik Partisipan di Masyarakat Indonesia Budaya politik partisipan merupakan salah satu jenis budaya poltik yang ada pada sistem negara demokrasi. Peran serta warga negara dalam budaya politik partisipan dapat diwujudkan dalam tindakan-tindakan sebagai berikut Mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang diatur dalam undang-undang atau undang-undang dasar negara negara memiliki sikap toleransi dan saling menghargai di manapun dan dalam kegiatan apapun. Terutama sikap menghargai dan toleransi terhadap pendapat orang negara mementingkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan / kelompoknya, sehingga setiap saat mementingkan hasil musyawarah dalam kepentingan aspirasinya sebagai bagian dari hak demokrasi sesuai aturan yang berlaku yang tercantum dalam negara mampu ikut serta aktif dalam kegiatan di lingkungan di mana dia tinggal dan negara mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan poltik negaranya, contohnya minimal ikut serta memilih dalam kegiatan pemilihan umum. Kegiatan-Kegiatan Peran Serta Budaya Politik Dalam Partisipan Setelah mengetahui definisi politik partispsi, ciri-ciri dan bentuk peran serta budaya poltik partisipan, hendaknya warga negara dapat megetahui juga contoh kegiatan apa saja yang termasuk kategori politik partisipan. Beberapa contoh kegiatan politik partisipan, yaitu Kegiatan Partai Politik, fungsi partai politik merupakan wadah setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasinya. Kegiatan partai politik biasanya merupakan kegiatan penyampaian gagasan, penentuan kebijakan umum, penentuan wakil-wakil yang akan duduk di lembaga pemerintahan, dan kegiatan masyarakat yang menunjukkan tujuan dan cita-cita warga negara dapat berupa kegiatan aktif, dengan menjadi anggota partai politik atau kegiatan pasif, dengan menjadi partisipan partai politik yang mendukung semua Umum, sebagai warga negara yang baik, seharusnya harus ikut serta dalam kegiatan pemilu dengan memberikan hak suaranya. Karena sesuai fungsi pemilu setiap suara yang masuk akan menentukan kebijakan politik / nasib bangsa beberapa tahun ke Politik, diskusi poltik dapat dilakukan secara terbuka dan umum ataus secara tertutup di televisi. Hal ini merupakan pendewasaan poltik warga negara dengan cara pendidikan politik. Biasanya dalam diskusi akan diberikan pro kontra suatu kebijakan politik disertai dengan alasan-alasannya sehingga bisa lebih mudah demonstrasi merupakan kegiatan politik partisipan yang berupa aksi unjuk rasa sekelompok orang yang tdaik menyetujui suatu kebijakan pemerintah. Demikian bahasan artikel tentang peran serta budaya politik partisipan. Semoga membantu dalam memahami budaya politik dan pelajaran di sekolah dengan tema yang sama. Terima kasih.

peran serta masyarakat dalam budaya politik partisipan diwujudkan melalui